Jakata, REDAKSIBARU.ID – Fakta mengenai kasus dugaan tindak pidana korupsi program Base Transceiver Station (BTS) 4G Kemkominfo tengah diselidiki Kejagung RI.
Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Febrie Adriansyah menyebut bahwa program tersebut belum diselesaikan sesuai target.
Febrie sendiri mengaku belum dapat merinci mengenai duduk perkara kasus yang diduga merugi hingga triliuanan rupiah itu.
“Masih penyelidikan, belum bisa diungkap detil. Yang jelas, pekerjaan belum selesai sesuai target anggaran,” ujar Febrie.
Dia menjelaskan bahwa pihaknya masih melakukan serangkaian pemanggilan terhadap pihak-pihak yang diduga berwenang dalam rpogram menara BTS ini.
Febrie menyebut, pihaknya meminta klarifikasi terhadap pihak Kemkominfo dan pihak swasta.
“Kedua belah pihak (Kemkominfo dan swasta) sedang diklarifikasi,” tuturnya.
Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Kuntadi, menyebut bahwa gelar perkara akan dilakukan setelah mendapat bukti yang cukup kuat.
Meski begitu, ia belum bisa memastikan kapan kasus ini akan dilakukan gelar perkara untuk naik ke tahap penyidikan.
“Masih Pulbaket (pengumpulan barang bukti dan keterangan),” ucapnya.
Mengutip AlineaID, surat perintah penyelidikan itu diterbitkan oleh Direktur Penyidikan Jampidsus.
Posisi ini masih diemban oleh Supardi sebelum dirinya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi di Riau.
Surat itu muncul dengan nomor surat Print-23/F.2/Fd.1/07/2022 tertanggal 18 Juli 2022.
Dalam surat itu disebutkan, penyelidikan dilakukan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan BTS 4 oleh BAKTI Kemenkominfo.
Proyek tersebut, menyangkut pembangunan internet pelayanan publik dan jasa internet pedesaan di sejumlah daerah.
Terkait dengan proyek pembangunan BTS 4G oleh Kemkominfo mengadakan rilis resmi pada Selasa (20/9) yang menyebutkan sudah membangun 4.161 tower BTS.
Dalam rancangan pembangunan sendiri, terdapat 9.113 BTS yang akan dibangun.
Menteri Johnny G Plate dalam rilis itu menyampaikan, pembangunan BTS 4 G tersebut dilakukan di wilayah-wilayah terluar dan yang tertinggal.
Kata dia, proyek pembangunan tersebut memang belum rampung semuanya, karena estimasi pembangunan rampung 2024.
“Sisanya, sedang terusdikerjakan agar dapat selesai di akhir kabinet ini tahun 2024,” kata Johnny. []
