Redaksibaru.id – Sebanyak 25 Desa yang ada di kabupaten Bantaeng akan menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada 30 Oktober 2023, mendatang.
Para kandidat Kepala Desa sepakat untuk meneken Pakta Integritas untuk menjaga kedamaian di Bantaeng.
Penandatanganan Pakta Integritas itu digelar di Balai Kartini, Kabupaten Bantaeng, Jumat, 27 Oktober 2023.
Seluruh calon kepala desa di 8 kecamatan hadir dalam kegiatan itu. Penjabat Bupati Bantaeng, DR Andi Abubakar mengatakan, Pilkades adalah proses demokrasi di desa bertujuan untuk menghadirkan pemimpin di desa itu.
Dia menyebut, pada dasarnya, Pilkades ini bertujuan untuk memilih pemimpin di desa itu sesuai dengan visi dan misi yang ditawarkan oleh calon kepala desa.
“Tetapi masih ada saja, pemilih yang tidak memiliki atensi terhadap visi dan misi. Mereka lebih kepada pengaruh kedekatan, kekerabatan atau pengaruh lainnya. Inilah yang akan membentuk sebuah sikap fanatism, yang berpotensi menimbulkan hal-hal yang subjektif,” kata Pj Bupati Bantaeng.
Oleh karena itu, dia berharap kepada semua calon kepala desa untuk senantiasa menjaga harmonisasi antara kandidat lainnya.
Dia menyebut, para kandidat kepala desa ini harusnya saling menganggap kandidat lainnya sebagai mitra.
“Jangan mi ki lagi saling cari-cari kelemahan, kesalahan. Dukung ki’, kerena kita semua ini merupakan mitra. Begitu juga yang terpilih, jangan ada pihak yang dimarginalkan,” jelas Andi Abubakar.
Kapolres Bantaeng, AKBP Andi Kumara mengatakan, kepolisian saat ini menyiagakan 251 personel polisi untuk pengamanan Pilkades serentak 2023 di Bantaeng.
Selain itu, polisi juga diback up oleh personil Kodim sebanyak 75 orang dan anggota satpol PP sebanyak 75 orang.
“Jumlah ini masih bisa bertambah. Saya bisa menelepon Polres tetangga, bisa menghubungi Polda dan Brimob untuk menambah tambahan bantuan,” jelas Kapolres.
Dia berharap, personel yang disiagakan itu sudah cukup untuk menjaga keamanan di Bantaeng.
Dia mencontoh salah satu daerah di Sulsel yang berhasil menggelar Pilkades dengan personil keamanan yang minim.
“Kita contoh di Wajo. Jumlah desa yang pilkades itu ada 26 desa. Lebih banyak dari kita. Tetapi personel yang digunakan untuk pengamanan tidak sampai 200 orang,” kata Andi Kumara.
Dia berharap, semua calon kepala desa tidak melakukan pelanggaran hukum. Menurutnya, polisi akan melakukan pengawasan ketat.
“Jangan melakukan pelanggaran. Kami mengawasi semuanya. Jangan kami dibikin repot dengan langkah-langkah yang kontra produktif,” kata Kapolres.