JJakarta – Pemprov DKI Jakarta menjadi daerah tertinggi se-Indonesia yang merealisasikan belanja bansos.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri menyebutkan bahwa hingga 23 Juli 2021, Pemprov DKI dapat merealisasikan 43,23 persen dana bansos.
Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Kesejahteraan Rakyat (Askesra) Sekda Pemprov DKI Jakarta, Suharti Sutar, mengatakan bahwa pihaknya menganggarkan Rp 7,21 triliun untuk belanja bansos di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021.
Terhitung 6 Agustus 2021 lalu, jumlah realisasi bansos alami peningkatan mencapai 45,40 persen atau Rp 3,27 triliun.
Besarnya nilai anggaran dan realisasi belanja Bansos yang sudah didistribusikan oleh Pemprov DKI menjadikan Pemprov DKI nomor satu di tingkat nasional,” kata Suharti dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu, 7 Agustus 2021.
Premi Lasari, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, mengatakan pihaknya memiliki sejumlah program untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.
Salah satunya adalah program Bantuan Sosial Tunai (Bansos Tunai) yang sudah dilaksanakan sebanyak enam tahap.
Selain itu, sejumlah program bansos dari Pemprov DKI di antaranya adlaah Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT) berupa beras 10 kilogram.
Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelompok lanjut usia, kaum disabilitas, dan anak.
Bantuan kebutuhan pangan untuk warga yang menjalani isolasi mandiri, serta bantuan penyediaan makanan siap saji untuk pasien tanpa gejala dan petugas di lokasi pusat isolasi pasien Covid-19.
Menurut Premi, selama penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Dinas Sosial berkolaborasi dengan berbagai pihak, seperti Satuan Tugas Penanggulangan Covid-19 tingkat RT, RW, dan kelurahan untuk pemadanan data warga yang berhak menerima bansos.
Dia menuturkan kolaborasi ini penting agar pendistribusian bansos bisa tepat sasaran. []
